Sintang- Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang Santosa mengharapkan pemerintah daerah Kabupaten Sintang untuk memberikan pelatihan serta memperbanyak pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa.
Santosa menilai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPDes) memperbanyak pelatihan supaya para perangkat desa tidak salah dalam menyampaikan pelaporan penggunaan dana desa dan ujung ujungnya menjadi temuan, karena banyak yang kasus terkait dana desa yang membuat kepala desa masuk penjara terkait permasalahan tersebut.
"Menurut saya begini soal SPJ mana kala setiap tahun pemerintah buat aturan berubah. SPJ dana berubah. Orang menyesuaikan juga tidak mudah. Apalagi menyesuaikan keuangan," kata Santosa pada 18/72024 di Ruang kerjanya.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai setiap ada aturan baru harus langsung disampaikan ke perangkat desa. Supaya pertanggungjawaban desa sesuai dengan aturan yang berlaku.
Santosa berharap pemdes melakukan pelatihan intens ke desa supaya penggunaan dana desa seuai aturan. Jadi jangan dibiarkan desanya. Udah lah aturan baru mereka ndak tau kesannya kepala desa dimanfaatkan dengan aturan baru karena ketidaktahuan mereka jadi diperas oleh aturan. Ya minta maaf nanti akhirnya muncul joki. Yang jadi korban tetap kades," ujarnya
Santosa menegaskan jika yang memerlukan pelatihan itu perangkat desa, buka kepala desanya. Sebab jabatan kepala desa itu level kebijakan.
Oleh sebab itu, dia memandang perangkat desa penting mendapatkan pelatihan intensif dari pemerintah daerah.
Padahal kades itu tidak perlu ngerti administrasi, tapi perangkat desanya yang perlu dilatih. Kades level kebijakan kalau disuruh kades buat SPJ ngapain ada perangkat jadi menurut saya berjalan lah. Kan tidak mungkin bupati buat SPJ. Selama ini kalau saya lihat orang menuntut kadesnya. Pelatihan penting pada perangkat desanya, bukan kadesnya," tutupnya.
//Red. prs
Posting Komentar